25Jul 2026 by Aly Machrus

Mengenal Peran Notaris dan PPAT dalam Transaksi Jual Beli Properti

peran notaris PPAT properti

Bagi banyak calon pembeli rumah, terutama yang baru pertama kali bertransaksi properti, istilah notaris dan PPAT sering dianggap sama atau membingungkan, padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam proses jual beli properti. Memahami peran notaris PPAT properti secara tepat akan membantu calon pembeli mengetahui pihak mana yang perlu dihubungi untuk setiap tahapan transaksi, sekaligus memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik terkait berbagai perbuatan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi properti, seperti perjanjian pengikatan jual beli, akta pendirian perusahaan, hingga surat kuasa. Dalam konteks properti, notaris berperan membuat dan mengesahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi, termasuk PPJB pada unit indent, sebelum properti tersebut siap untuk dialihkan kepemilikannya secara penuh.

Sementara itu, PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat yang secara khusus berwenang membuat akta otentik terkait peralihan hak atas tanah dan bangunan, seperti Akta Jual Beli, Akta Hibah, maupun Akta Pembebanan Hak Tanggungan untuk keperluan KPR. Berbeda dengan notaris yang cakupan kewenangannya lebih luas, PPAT secara spesifik menangani dokumen yang berkaitan langsung dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan, yang kemudian menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan untuk melakukan proses balik nama sertifikat.

Dalam praktiknya, banyak wilayah di Indonesia memiliki pejabat yang merangkap sebagai Notaris sekaligus PPAT, sehingga masyarakat awam sering menganggap kedua peran ini identik. Meski demikian, penting untuk memahami bahwa kewenangan notaris dan PPAT tetap berbeda secara hukum, dan tidak semua notaris otomatis memiliki kewenangan sebagai PPAT, kecuali telah mendapatkan pengangkatan khusus untuk wilayah kerja tertentu.

Selain menangani dokumen transaksi, notaris maupun PPAT juga berperan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi benar-benar cakap hukum dan memahami isi dokumen yang ditandatangani. Sebelum proses penandatanganan, biasanya notaris atau PPAT akan menjelaskan secara lisan isi akta kepada para pihak, sehingga calon pembeli maupun penjual memiliki kesempatan untuk bertanya apabila ada klausul yang belum dipahami sepenuhnya.

Bagi calon pembeli, memastikan transaksi properti ditangani oleh notaris maupun PPAT yang resmi dan terdaftar merupakan langkah penting untuk melindungi kepentingan hukum, mengingat dokumen yang dihasilkan dari proses ini menjadi dasar kepemilikan yang sah di mata hukum. Calon pembeli sebaiknya tidak ragu menanyakan nomor registrasi notaris atau PPAT yang menangani transaksinya, serta memastikan seluruh biaya yang dikenakan, seperti biaya AJB dan BPHTB, telah dijelaskan secara transparan sejak awal proses.

Dalam banyak transaksi properti, termasuk pada proyek-proyek yang dikembangkan Aura Group, proses administrasi jual beli umumnya melibatkan notaris dan PPAT resmi untuk memastikan setiap dokumen yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum yang sah. Sebelum menandatangani dokumen apa pun terkait transaksi properti, luangkan waktu untuk memahami peran masing-masing pihak yang terlibat, agar Anda dapat memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan terhindar dari risiko sengketa di kemudian hari. Jangan ragu untuk bertanya secara detail kepada notaris maupun PPAT yang menangani transaksi Anda apabila ada bagian dokumen yang masih terasa kurang jelas.