Tips Beli Furnitur Bekas: 4 Barang yang Paling Worth It

Tips Beli Furnitur Bekas: 4 Barang yang Paling Worth It

Investasi Properti
Sebelum ke Pasar Loak, Kenali Dulu 4 Furnitur Bekas yang Layak Diburu Tips beli furnitur bekas yang paling aman adalah memilih barang berdasarkan material dan kondisi strukturnya, bukan sekadar karena tampilannya menarik di etalase pasar loak. Barang murah bisa jadi pilihan bernilai kalau rangkanya masih kuat dan materialnya memang tahan lama. Tren upcycling dan thrifting membuat furnitur lama kembali diminati oleh orang yang ingin menghemat sekaligus mendapatkan karakter interior yang tidak pasaran. Empat Barang Bekas yang Paling Worth It Diburu Furnitur kayu solid seperti jati, mahoni, atau kayu utuh jadi pilihan menarik karena materialnya bisa bertahan puluhan tahun. Saat menemukan meja atau kursi kayu, jangan langsung terpaku pada warna cat yang kusam. Periksa kaki, sambungan, permukaan, dan tanda-tanda keropos, karena finishing yang pudar masih bisa dipulihkan lewat proses refurbish, sementara…
Read More
Pajak Jual Beli Tanah Apa Saja? Ini 2 Kewajiban Utamanya

Pajak Jual Beli Tanah Apa Saja? Ini 2 Kewajiban Utamanya

Investasi Properti
Sebelum Tanda Tangan AJB, Pahami Dulu Pajak Jual Beli Tanah Apa Saja Pajak jual beli tanah apa saja yang sebenarnya perlu disiapkan sebelum transaksi berlangsung? Dalam transaksi tanah atau rumah, dua kewajiban utama yang wajib dipahami adalah PPh Final atas pengalihan hak dan BPHTB. Secara umum, penjual yang membayar PPh, sedangkan pembeli yang menanggung BPHTB. Pembagian ini sebaiknya dibicarakan sejak awal, supaya dana yang disiapkan untuk transaksi tidak berhenti hanya pada harga tanah atau rumahnya saja. Memahami Perbedaan PPh dan BPHTB PPh dan BPHTB sama-sama muncul dalam setiap transaksi properti, tapi dasar kewajibannya sebenarnya berbeda. PPh berkaitan dengan penghasilan yang diterima dari pengalihan hak atas tanah, sementara BPHTB muncul ketika seseorang justru memperoleh hak baru atas tanah atau bangunan tersebut. Karena itu, pertanyaan siapa yang menanggung pajak jual beli tanah…
Read More
Tidak Kuat Bayar Cicilan KPR? Ini 4 Opsi Penyelamatannya

Tidak Kuat Bayar Cicilan KPR? Ini 4 Opsi Penyelamatannya

Investasi Properti
Cicilan KPR Terasa Berat? Kenali 4 Jalan Keluar Sebelum Gagal Bayar Kalau Anda merasa tidak kuat bayar cicilan KPR belakangan ini, langkah pertama bukan menghilang dari bank atau membiarkan tunggakan terus menumpuk. KPR komersial memang jauh lebih rentan terhadap perubahan suku bunga dibanding KPR subsidi yang biasanya memakai bunga fixed 5 persen sampai lunas, sehingga masalah arus kas perlu ditangani sebelum masuk tahap gagal bayar yang lebih berat. Kenapa Debitur KPR Mulai Kesulitan Membayar? Tekanan biasanya muncul ketika bunga komersial bergerak naik, sementara pendapatan rumah tangga tidak tumbuh sebanding dengan kenaikan biaya hidup sehari-hari. Kontrasnya cukup terasa dibanding KPR subsidi yang bunganya fixed 5 persen, sedangkan KPR komersial jauh lebih terpapar fluktuasi suku bunga perbankan dari waktu ke waktu. Situasi ini membuat cicilan yang di awal terasa aman, bisa berubah…
Read More
Take Over KPR Gratis: Menarik atau Justru Jebakan?

Take Over KPR Gratis: Menarik atau Justru Jebakan?

Investasi Properti
Waspada Tawaran Take Over KPR Gratis, Ini Risiko di Baliknya Take over KPR gratis terlihat menarik karena calon pembeli bisa menemukan penawaran rumah dengan dana awal yang sangat rendah, kadang cuma modal ganti kuitansi. Namun fenomena ini justru muncul bersamaan dengan masalah yang lebih besar, ketika bunga promo berakhir, cicilan bisa melonjak dan pemilik lama jadi ingin segera melepas beban tersebut. Salah satu contoh yang tercatat menunjukkan cicilan naik dari Rp4 juta menjadi Rp5,7 juta per bulan begitu masuk floating rate sekitar 8,97 persen. Kenapa Pemilik Rela Melepas Rumah KPR Secara "Gratis"? Kata "gratis" di sini tidak berarti asetnya bebas dari beban sama sekali. Pemilik rumah biasanya masih menanggung cicilan berjalan dan sisa tenor yang cukup panjang. Ketika pendapatan tidak tumbuh secepat kewajiban bulanan, rumah yang awalnya terasa terjangkau bisa…
Read More
Verifikasi BPHTB 2026: Syarat, Rumus, dan Solusi Jika Ditolak

Verifikasi BPHTB 2026: Syarat, Rumus, dan Solusi Jika Ditolak

Investasi Properti
Panduan Verifikasi BPHTB Sebelum Balik Nama Sertifikat Verifikasi BPHTB diperlukan untuk memastikan setoran pajak daerah Anda sudah melalui proses validasi sebelum tahap balik nama sertifikat bisa dilanjutkan, baik untuk transaksi jual beli di Kota Malang, Batu, maupun daerah lain. Verifikasi dokumen standar biasanya membutuhkan waktu 3 hari kerja, sedangkan proses yang melibatkan pemeriksaan lapangan bisa memakan waktu hingga 7 hari kerja. Pelayanan verifikasi atau validasi SSPD BPHTB di kantor Bapenda umumnya gratis, di luar nominal pajak yang memang menjadi kewajiban Anda. Kenapa Verifikasi BPHTB Penting Sebelum Balik Nama? Dalam sebuah transaksi properti, membayar pajak bukan satu-satunya tahap yang harus dilalui. Dokumen dan nilai transaksi juga perlu diperiksa ulang oleh petugas Bapenda. Verifikasi BPHTB berfungsi layaknya pemeriksaan akhir sebelum berkas Anda bisa bergerak ke proses selanjutnya di Badan Pertanahan Nasional. Kalau…
Read More
Investasi Smart Building: Hemat OPEX Sampai 30%?

Investasi Smart Building: Hemat OPEX Sampai 30%?

Investasi Properti
Mengukur Nilai Investasi Smart Building Sebelum Menambah Teknologi Investasi smart building bukan sekadar menambah sensor atau membuat gedung terlihat futuristis di mata pengunjung. Nilai utamanya justru ada pada kemampuan teknologi mengendalikan konsumsi energi, menekan biaya operasional, menjaga performa aset dalam jangka panjang, dan berpotensi meningkatkan daya tarik properti di pasar sewa maupun jual. Penerapan Building Management System dan sensor IoT tercatat mampu memberi penghematan energi dan biaya operasional sekitar 20 sampai 30 persen dibanding gedung konvensional. Kenapa Smart Building Semakin Menarik untuk Investor? Gedung konvensional biasanya bekerja berdasarkan jadwal tetap, lampu menyala, AC beroperasi, dan peralatan tetap aktif meski kondisi ruangan sebenarnya sudah berubah. Smart building bekerja jauh lebih adaptif, sensor membaca kondisi ruang secara real-time, lalu sistem menyesuaikan penggunaan energi sesuai kebutuhan aktual. Bagi investor, perbedaannya bukan sekadar soal…
Read More
KPR FLPP Tenor 40 Tahun: Cicilan Ringan, Amankah?

KPR FLPP Tenor 40 Tahun: Cicilan Ringan, Amankah?

Investasi Properti
KPR FLPP Tenor 40 Tahun, Cicilan Turun tapi Perlu Dihitung Cermat KPR FLPP tenor 40 tahun ditujukan untuk membuat beban angsuran bulanan lebih ringan, terutama bagi pembeli rumah pertama dengan penghasilan terbatas seperti Gen Z dan milenial yang baru mulai bekerja. Skema ini dikaitkan dengan Kepmen PKP Nomor 1722/KPTS/M/2026, dengan pendanaan 75 persen dari BP Tapera dan 25 persen dari bank penyalur. Jadi pertanyaannya bukan cuma "cicilannya turun berapa?", tapi juga apakah tenor sepanjang itu benar-benar masuk akal untuk kondisi keuangan Anda ke depan. Apa Itu KPR FLPP Tenor 40 Tahun? Secara sederhana, tenor adalah jangka waktu pembayaran pinjaman Anda ke bank. Memperpanjang tenor dari 20 menjadi 40 tahun berarti kewajiban pokok dibayar dalam periode yang jauh lebih panjang. Efeknya, angsuran bulanan bisa jadi lebih ringan, dengan estimasi penurunan beban…
Read More
Anggaran Kementerian PKP 2027 Kurang Rp94 Triliun, Ini Dampaknya ke Program 3 Juta Rumah

Anggaran Kementerian PKP 2027 Kurang Rp94 Triliun, Ini Dampaknya ke Program 3 Juta Rumah

Investasi Properti
Fakta Anggaran Kementerian PKP 2027 dan Pengaruhnya bagi Target Perumahan Anggaran Kementerian PKP 2027 ternyata masih jauh dari kebutuhan ideal untuk mengejar ambisi pemerintah mempercepat pembangunan dan renovasi rumah lewat Program 3 Juta Rumah, menyisakan kesenjangan anggaran dalam jumlah signifikan setiap tahunnya. Kesenjangan Antara Kebutuhan dan Pagu yang Disetujui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran kementeriannya untuk tahun 2027 mencapai seratus enam triliun rupiah, dengan target pembangunan dan renovasi lebih dari dua juta unit rumah. Namun, pagu anggaran yang telah ditetapkan pemerintah melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN hanya sebesar Rp11,77 triliun, sehingga terdapat kekurangan mencapai Rp94,23 triliun untuk mencapai target awal. Dari total pagu yang tersedia, sebagian besar dialokasikan untuk program perumahan dan kawasan permukiman, sementara sisanya digunakan untuk dukungan manajemen kementerian.…
Read More
Sektor Properti Strategis Ekonomi Indonesia, Ini 3 Alasan Utamanya

Sektor Properti Strategis Ekonomi Indonesia, Ini 3 Alasan Utamanya

Investasi Properti
Kenapa Sektor Properti Strategis Ekonomi dan Selalu Diprioritaskan Pemerintah? Sektor properti strategis ekonomi Indonesia bukan tanpa alasan, mengingat hampir setiap tahun pemerintah selalu menghadirkan kebijakan baru untuk mendukungnya, mulai dari insentif pajak hingga kemudahan pembiayaan. Keterkaitannya yang luas dengan berbagai industri lain membuat pertumbuhan sektor ini berdampak jauh melampaui sekadar jual beli rumah semata. Keterkaitan dengan Ratusan Subsektor Industri Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pujo Setio, menjelaskan bahwa aktivitas sektor properti terhubung dengan sekitar 183 subsektor industri, mulai dari semen, baja, keramik, kaca, hingga perbankan melalui pembiayaan KPR. Kontribusi sektor real estat dan konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto nasional bahkan mencapai kisaran sembilan hingga empat belas persen, angka yang cukup signifikan mengingat sektor ini juga menyerap jutaan tenaga kerja secara langsung maupun tidak…
Read More
Kaitan Rumah Tidak Layak Huni dan Stunting, Ini Respons Pemerintah

Kaitan Rumah Tidak Layak Huni dan Stunting, Ini Respons Pemerintah

Investasi Properti
Rumah Tidak Layak Huni dan Stunting Jadi Perhatian Kementerian PKP-BKKBN Kaitan antara rumah tidak layak huni dan stunting ternyata nyata terjadi di lapangan, di luar persoalan stunting yang selama ini identik dengan isu pemenuhan gizi anak semata. Temuan ini mendorong kolaborasi baru antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Data yang Mendasari Kolaborasi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 8,1 juta keluarga di Indonesia yang masuk kategori berisiko stunting, dengan salah satu penyebabnya adalah kondisi rumah yang tidak layak huni, termasuk minimnya fasilitas jamban maupun akses air bersih yang memadai. Menanggapi temuan ini, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan kementeriannya memberikan alokasi bantuan Bedah Rumah sebanyak tiga ribu unit yang secara khusus diperuntukkan bagi keluarga berisiko stunting, jumlah yang lebih…
Read More